reformasiindonesia.com – Lampung Tengah – Pada saat disambangi guna mempertanyakan terkait laporan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung tengah, yang terletak dalam komplek Pemerintahan Kab. Lampung tengah, awak media diterima langsung oleh Bapak Hendri ruang kerja KABID DIKDAS mewakili Kepala Disdik Kab. Lampung tengah.
Menanggapi terkait Laporan Jual Beli Buku LKS di Dalangin Oknum Guru SMP 5 Terbanggi Besar Tidak Mengindahkan UUD No 6 thn 2021 Permendikbud
Hendri menjawab Kami terimakasih sebelum dengan rekan” awak Media
kami pihak Dinas pendidikan akan memanggil oknum guru SMP N 5 Terbanggi Besar guna untuk meminta keterangan terkait persoalan ini Tegasnya “Kami secepat nya akan panggil secara kedinasan, jangan sampai persoalan ini berkelanjutan,” Senin, 15/09/2025.
Berita sebelumnya, Disinyalir Ada Praktek Jual Beli Buku LKS di Dalangin Oknum Guru SMP 5 Terbanggi Besar Tidak Mengindahkan UUD No 6 thn 2021 Permendikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melarang pihak sekolah mewajibkan ataupun menjual buku tertentu untuk dimiliki oleh siswa di sekolah negeri. Kemendikbud menyatakan bahwa penyediaan buku sudah disiapkan dengan mekanisme pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Namun, apa yang terjadi di lapangan…?
Bahwa praktik penjualan buku pendamping yang pada saat ini di lingkungan sekolah Pemerintah Kabupaten Lampung tengah masih saja marak terjadi. Meskipun di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah dijelaskan secara rinci kenapa pihak sekolah masih berani melaksanakan dan menentang peraturan perundang-undangan tersebut, salah satunya Ibu guru B. Lampung di UPT SMP 5 Terbanggi Besar yang berada di jalan raya Terbanggi besar kabupaten Lampung tengah Dalam Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010, jelas disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, ataupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Bahkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 juga menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahwa sekolah dilarang menjadi distributor buku LKS maupun BKS sebagai bahan
Seperti aduan dari beberapa murid yang sekolah di UPT SMP 5 Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi besar Pasalnya beberapa murid kepada media Suara Investigasi News baru-baru ini, bahwa guru sekolah tersebut menawarkanmembeli buku LKS Bahasa Lampung dengan harga dalam satu paketnya Rp.15.000
sangat merasa bingung kepada pihak guru sekolah yang masih berani menjual buku pendamping maupun lembar kerja siswa (LKS).
Untuk memperoleh berita yang berimbang Jumat 15,08,2025 awak media mencoba mendatangi guru sekolah SMP 5 Terbanggi besar untuk konfirmasi terkait jual beli LKS Subekti guru Bahasa Lampung mengatakan benar saya yang menelfon tukang buku dan saya yang menyediakan tempat di warung yang ada di lingkungan tapi kan bukan saya yang jualan nya Istri nya pak Ponco selaku guru juga di sini dengan harga: untuk Kls l Rp.15.000 Kls II Rp.15.000 rb
Kls III Rp.15.000 dalam satu semesternya.
Tentu dalam hal ini selain membebani wali murid juga melanggar Juklak/junis BOS pada komponen pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, hal ini tentunya disampaikan oleh wali kelas masing-masing melalui group whatsapp dengan wali murid bunyinya.
Pengembangan perpustakaan Berikut beberapa aspek dalam pengembangan perpustakaan yang dapat dibiayai menggunakan dana BOS regular:
Penyediaan buku teks utama dan pendamping termasuk buku digital
Penyediaan buku nonteks termasuk buku digital
Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar
Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
Sekolah dilarang mewajibkan murid membeli buku karena melanggar peraturan dan dapat merugikan siswa. Larangan ini bertujuan untuk melindungi siswa dari praktik komersial yang tidak etis.
Larangan Sekolah dilarang menjual buku yang disubsidi pemerintah, seperti buku pegangan siswa Sekolah dilarang menjual buku LKS Sekolah dilarang menjual buku pelajaran, termasuk LKS, kepada siswa Sekolah dilarang membebankan murid untuk membeli buku
Sanksi Sekolah yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi tegas Jika pelanggar berstatus PNS, sanksi terberat yang menanti adalah pemberhentian tidak hormat
Kepada Dinas terkait agar dapat segera menindaklanjuti terkait Laporan Murid adanya Disinyalir Ada Praktek Jual Beli Buku LKS di Dalangin Oknum Guru SMP 5 Terbanggi Besar Tidak Mengindahkan UUD No 6 thn 2021 Permendikbud.
( RENDI & TIM )
